Khofifah Indar Parawansa

Posted on

Untuk kamu yang belum mengenal Khofifah Indar Parawansa, ia adalah salah satu politikus wanita Indonesia yang namanya seakan sudah tidak asing lagi dengan bermain login idn poker terbaru. Ia adalah sosok yang pernah menjadi sorotan karena membacakan pidato mengenai pernyataan dari sikap fraksi persatuan pembangunan di dalam sidang umum MPR 1998 lalu.

Tentu sorotan ini bukan tanpa adanya alasan, karena pidato dari politisi satu ini merupakan pidato kritis pertama pada Orde baru di dalam ajang formal setingkat dengan Sidang Umum MPR.

Saat itu, hampir seluruh anggota MPR didominasi oleh Fraksi Karya Pembangunan, Fraksi ABRI, dan Fraksi Utusan Golongan, dibuat terperanjat dengan pidato yang dibacakan oleh wanita yang waktu itu berusia 33 tahun.

Bukan hanya kritik saja yang dilayangkan oleh Khofifah, ia juga menyampaikan beragam kekurangan, kecurangan, pada pemilu 1997 seraya melengkapi isi pidato dengan beragam ide mengenai demokrasi.

Keberanian dan juga kecerdasan yang dimiliki Liem Khofifah ini seakan memberikan kritik kepada pelaksanaan dari rezim Orde Baru yang sedang bekuasa dan juga membuat sosoknya menjadi seorang politikus yang sangat disegani di tanah air.

Sebelumnya di tahun 1992, ia pernah terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Persatuan Pembangunan pada periode 1992-1998. Tetapi karena adanya perubahan dari peta politik karena lengsernya rezim orde baru, membuat Khofifah keluar dari PPP dan memilih Partai Kebangkitan Bangsa sebagai rumah barunya.

Di tahun 1998-2000, politikus yang pernah bercita-cita menjadi seorang pembalap ini kembali duduk di DPR sebagai wakil dari partai PKB. Alumni dari FISIP UI juga menunjukkan kiprahnya setelah ia dilantik sebagai menteri pemberdayaan perempuan di masa pemerintahan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Berikut adalah sedikit data mengenai Khofifah Indar Parawansa,

Pendidikan

  • (1972-1978) SD Taquma
  • (1978-1981) SMP Khodijah-Surabaya
  • (1981-1984) SMA Khodijah-Surabaya
  • (1984-1991) S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya
  • (1984-1989) S1 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya
  • (1993-1997) S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta

Karir

  • (1992-1997) Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI
  • (1995-1997) Pimpinan Komisi VIII DPR RI
  • (1997-1998) Anggota Komisi II DPR RI
  • (1999) Wakil Ketua DPR RI    
  • (1999-2001) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
  • (1999-2001) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
  • (2004-2006) Ketua Komisi VII DPR RI
  • (2004-2006) Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI
  • (2006) Anggota Komisi VII DPR RI
  • (2014 – kini) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
Featured

Belinda Caroline Stronach

Posted on

Belinda Caroline Stronach, lahir di Newmarket, Ontario. Wanita ini merupakan putri dari Elfriede Sallmutter dan Frank Stronach, seorang pendiri dan ketua dari Magna International, di mana ia juga merupakan mantan presiden dan CEO perusahaan.

Stronach lulus dari Newmarket High School dan melanjutkan pendidikannya di York University di tahun 1985. Di sana ia mempelajari mengenai bisnis dan juga ekonomi. Namun, GOLDENBET88 tidak menyelesaikannya, karena setelah setahun ia memutuskan untuk bekerja di Magna. Di sana ia berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris dan juga Jerman dengan baik.

Wanita ini sudah dua kali bercerai, di mana sang suami pertama adalah Donald J. Walker, CEO dari Magna saat ini, dan suami keduanya adalah Jogann Olav Koss, seorang legenda skating cepat Norwegia.

Ia memiliki putra, Frank, di mana merupakan seorang DJ dan juga memiliki seorang putri yang bernama Nicole, seorang juara dunia dalam berkuda.

Belinda Caroline Stronach adalah seorang pengusaha Kanada yang pernah menjadi salah satu Anggota Parlemen pada House of Commons of Canada dari tahun 2004-2008. Wanita yang lahir pada tanggal 2 Mei 1966 ini merupakan orang dermawan yang pada awalnya terpilih sebagai sosok Konservatif, di mana ia lalu kemudian bergabung bersama dengan Liberal.

Sejak 17 Mei 2005 sampai 6 Februari 2006, ia menjadi Menteri Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Keterampilan dan Menteri yang bertanggung jawab atas Pembaruan Demokrasi di pemerintahan yang dipimpin oleh Paul Martin.

Setelah ia meninggalkan politik, ia menjabat menjadi wakil ketua eksekutif Magna Iternasional sampai 31 Desember 2021, itu adalah produsen suku cadang di Kanada yang terbesar.

Selain itu Belinda Caroline Stronach juga merupakan ketua dan juga presiden di The Stornach Group beserta dengan Ketua dari The Belinda Stronach Foundation, sebuah organisasi amal yang ada di Kanada. Selain itu ia juga turut mendirikan Acasta Enterprises serta menjabat menjadi direkturnya sampai tahun 2017 dan ia mengundurkan diri dari dewan direksi.

Di awal tahun 2000-an, Stronach disorot oleh Forum Ekonomi Dunia dan Media, di mana ia dianggap sebagai seorang pemimpin di masa depan yang sangat menjanjikan. Manajemen dari Stronach di The Stronach Group kala itu pun menjadi subjek kontroversi, dengan sang ayah yang menggunggatnya karena ada salah urus. Di tahu n 2019 ia pun membalasnya.  

Itulah sedikit bahasan mengenai Belinda Caroline Stronach. Usai membaca kisah ini, kalian bisa melanjutkan dengan bermain idn poker online untuk menghilangkan kejenuhan di rumah. Karena selain membaca, bermain game merupakan salah satu hiburan yang menyenangkan juga loh.

Featured

Kenalan Sama Rustriniangsih, Yuk!

Posted on

Dra. Hj. Rustriningsih, M.Si, seorang wanita yang lahir di Kebumen, Jawa Tengah. Siapa sih Rustriningsih? Dia adalah seorang bupati dari Kebumen selama dua periode, di mana ia dianggap berhasil untuk membawa masyarakat Kebumen menjadi lebih sejahtera.

Ketika ia menjadi seorang bupati, ia membangun infrastruktur jembatan Karangbolong yang dekat dengan tempat judi sbobet online yang melintasi sungai Suwuk yang menjadi penghubung diantara kecamatan Puring dan kecamatan Ayah.

Bukan itu saja, selain itu Rustriningsih juga memperbaiki jalur Cilacap juga jalur Adipala Cilacap-Bodo yang awalnya rusak parah, kini menjadi jalanan sepanjang 87,25 dengan aspal.

Rustriningsih juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2008 – 2013 dengan pasangan Bibit Waluyo sebagai Gubernur.

Rustriningsih juga pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Tengah di periode 2008-2013 bersama Bibit Waluyo sebagai Gubernur.

Wanita yang dijuluki sebagai Srikandi Masa Kini ini menyelesaikan pendidikan Sarjananya di jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto di tahun 1991, setelah itu ia kembali melanjutkan pascasarjananya di Universitas Gadjah Mada atau UGM.

Semenjak ia menjadi Bupatu Kebumen, ia memiliki beragam terobosan untuk membuat masyarakat Kebumen sejahtera, salah satunya adalah mendirikan sebuah stasiun TV lokal yang hanya mengudara di siang hari.

Pada siaran TV ini, ada dialog pada warga dengan siaran langsung. Bukan TV saja, ada juga laman web yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan masyarakat.

Bukan itu saja, Rustriningsih adalah salah satu dekorator organisasi masyarakat Nasional Demokrat bersama dengan Surya Paloh di tahun 2012. Tetapi saat ormas tersebut bermetamorfosa menjadi partai, ia tetap setia kepada partai yang ikut membesarkannya, PDI Perjuangan.

Namun sekarang ini ia sudah jarang mengikuti kegiatan partai. Sejak ia tidak dicalonkan lagi untuk maju sebagai calon gubernur Jateng, ia sudah tidak pernah lagi muncul pada kegiatan partai. Selain itu juga belum ada pengunduran diri secara resmi yang diajukan oleh Rustriningsih.  

Nah, itulah sedikit ulasan mengenai salah satu politikus wanita, Rustriningsih, wanita yang berhasil membuat Kebumen selangkah lebih maju.

Mahmudah Mawardi

Posted on

Di tahun 1952 Nahdlatul Ulama atau NU memutuskan untuk berpisah dari Masyumi dan membentuk partai mereka sendiri. Setelah itu keduanya kerap kali terlibat di dalam perselisihan yang tajam. Salah satu akar masalahnya adalah karena NU berusaha untuk menarik  kembali para anggota yang telah memegang jabatan penting di Masyumi.

Selain itu ada pula masalah internal yang cukup rumit, seperti NU yang tidak memiliki program kebijakan yang jelas, Administrasi yang kacau, dan juga keterbatasan dana. Hal ini menyebabkan jumlah dari keanggotaan NU semakin menurun secara drastis dan hanya tersisa 51.000-an anggota pada tahun 1952.

Hal ini membuat NU mau tidak mau bertindak cepat dan mencari cara untuk meningkatkan jumlah anggota. Untuk menghadapi pemilu yang dilakukan pada tahun 1955, mereka pun mendirikan Lajnah Pemilihan Umum Nahdlatul Ulama atau Lapunu.

Tugas dari Lapunu adalah untuk menyusun kriteria calon legislatif dan juga juru kampanye. Dengan langkah ini, diharapkan NU bisa mendapatkan lebih banyak umat muslim agar mau mencoblos NU.

Awalnya, NU memiliki kriteria pemilihan calon yang tidak memihak kepada perempuan dan hal ini menuai banyak kecaman dari para Muslimat NU.

Ada salah seorang dari NU yang mengatakan kalau NU akan merugi jika mereka tidak mengizinkan perempuan untuk ikut berpartisipasi di dalam politik.

Pada awalnya, para Kiai tetap menolak untuk menyetujui hal ini dikarenakan ketidakpastian mengenai seorang perempuan Muslim untuk berkampanye sampai ke pelosok, namun setelah terjadi perdebatan sengit akhirnya NU menyetujuinya.

Salah satu tokoh perempuan yang paling gencar untuk melakukan kampanye untuk NU adalah Nyai Mahmudah Mawardi. Ia merupakan salah satu tokoh yang memiliki kepiawaian dalam melakukan organisasi perempuan ke arah yang progresif.

Mahmudah pun terpilih untuk menjadi ketua umum dari Muslimat NU yang didirikan di tahun 29 maret 1946. Wanita yang merupakan putri tokoh perintis NU Solo Kiai Masjhud ini pernah mengemban tugas sebagai Pimpinan Cabang Muslimat NU Solo serta ketua Federasi Wanita Islam Indonesia di Solo.

Selama delapan periode Mahmudah memimpin Muslimat NU. Ia pun terlibat langsung dengan penggalangan suara serta kampanye NU di dalam pemilu 1955 yang Muslimat lakukan. 

Dengan bekal didikan dari pesantren yang kuat, ia pun mendapatkan banyak dukungan dari para perempuan Muslim dengan metode yang populis serta agamais. Di samping itu, Mahmudah juga aktif untuk menyuarakan masalah dari perempuan mengenai perkawinan, hak mereka, dan juga bermasyarakat.

Sambil menyuarakan aspirasi dari perempuan, Mahmudah juga secara konsisten melakukan kampanye dalam memprogram politik NU yang berlandaskan Islam.

Beberapa program kampanye dari para tokoh Muslimah di dalam pemilu 1955 meliputi:

  • Penyuluhan pemilu kepada perempuan
  • Bakti sosial di kampung-kampung
  • Menyalurkan aspirasi perempuan dengan menggunakan media cetak
  • Melakukan kampanye visi dan misi dari partai yang berkaitan dengan perempuan di jalan islam.

Sayangnya, meski dianggap sangat efektif untuk menarik suara dari kalangan rakyar bawah, tidak banyak perempuan yang berhasil untuk lolos ke parlemen. Setidakny dari 257 kursi DPR yang ada, hanya 19 yang diduduki oleh calon perempuan.

Meski demikian, pencapaian yang didapatkan oleh Muslimah di dalam pemilu 1955 tidak begitu mengecewakan. NU Pun berhasil untuk menempatkan lima calon perempuan mereka, menyamai dengan calon perempuan dari PKI.

Itulah sedikit ulasan mengenai salah satu politikus perempuan yang berjasa di Indonesia, Mahmudah Mawardi.

Perempuan dan Reformasi

Posted on

Seiring dengan runtuhnya dari rezim otoriter di masa Orde Baru, keberadaan dari organisasi perempuan semakin mendapatkan tempat. Awalnya pemerintah yang seakan memasung aktivitas dari para aktivis ini semakin longgar dan berakibat banyak aktivis perempuan yang muncul untuk memperjuangkan hak dari kaum perempuan.

Ada banyak organisasi perempuan yang bermunculan dalam beragam bentuk, seperti ormas, yayasan, LSM, dan banyak lainnya. Bukan hanya itu saja, ada pula partai politik yang mulai untuk memasukkan unsur perempuan ke dalam organisasinya, ada pula sayap organisasi yang langsung dipimpin oleh perempuan.

Seperti misalnya sebut saja Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan masih banyak lainnya.

Selain itu ada juga dimuat di dalam amandemen UUD 1945 yang semakin menunjukkan keberpihakan kepada kaum perempuan. Di sana dimuat unsur kesetaraan gender di dalam bentuk hak dan juga kewajiban antar sesama warga negara, termasuk juga hukum serta pemerintahan.

Bahkan ada juga ketika pembentukan draft amandemen UUD 1945, terdapat keikutsertaan organisasi perempuan di bawah koordinasi Komite Perempuan dalam bentuk perdamaian dan demokrasi.

Ini diperkuat juga dengan UU RI Nomor 39 tahun 1999, pasar 46, mengenai Hak Asasi Manusia yang sudah menjamin keterwakilan perempuan, secara legislatif, eksekutif, atau pun yudikatif.

Bukan itu saja, pemerintah juga mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender di dalam pembangunan Nasional yang akan mengharuskan seluruh kebijakan serta program Pembangunan Nasional yang dirancang melalui perspektif gender.

Sebelumnya pemerintah Orde baru sudah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi tenteng penghapusan dari segala bentuk diskriminasi pada Perempuan.

Meski demikian, perjuangan perempuan masih sulit untuk menemukan titik terang karena ada banyak liku yang harus dihara[pi agar dapat mencapai tujuan.

Bahkan perjuangan perempuan pun hingga saat ini untuk mencapai wilayah publik atau lembaga Lesgislatif pun harus melalui pintu partai politik sebagai satu-satunya mesin politik Indonesia.

Padahal sebenarnya tidak semua partai politik berpihak ke perempuan, artinya dunia politik pun masih sangat kental dengan budaya maskulinisme.

Seperti misalnya, rapat partai dilakukan di malam hari dan menjelang subuh. Ini tentunya menjadi kesulitan untuk perempuan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak serta melayani suami.

Hal ini membuat perempuan terhambat untuk ikut berperan di bidang politik. Contoh lainnya, seperti mayoritas perempuan yang tidak mandiri secara ekonomi dan masih bergantung dengan suami secara finansial.

Jadi perempuan harus memiliki izin suami untuk membelanjakan uangnya, apalagi kalau membelanjakannya di bidah politik. Ini tentunya sangat berbeda dengan laki-laki yang mayoritas bertindak untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan posisi sebagai kepala rumah tangga.

Bahkan, saat aktivis perempuan bisa mendesakkan tindakan afirmatif di dalam UU Pemilu yang memuat setidaknya 30% untuk keberadaan calon legislatif perempuan, itu juga tidak mempermudah perempuan untuk bisa mendapatkan posisi sebagai wakil rakyat.

Dengan ini, perjuangan perempuan untuk bisa menegakkan kesetaraan gender masih jauh dari tujuan yang ingin diraih. Peningkatan jumlah anggota dewan perempuan pun masih belum bisa mengatasi ketidaksetaraan gender yang dialami saat ini.
Sebabnya, untuk bisa mewujudkannya, maka diperlukan untuk adanya kerja sama dengan entitas sosial lainnya yang jaga memiliki kepekaan pada persoalan ini.

Perjuangan ini juga akan memerlukan upaya yang sistematis, terprogram, dan berkesinambungan di semua sisinya.

Kiprah Perempuan Dalam Ranah Politik

Posted on

Di Indonesia setidaknya terdapat 133,54 juta jiwa atau 49,42% dari keseluruhan penduduk di Indonesia berdasarkan hasil dari sensus penduduk Indonesia tahun 2020.

Karena adanya konstruksi budaya, perempuan seakan mau tidak mau menempati posisi kedua setelah laki-laki. Pembagian kerja yang membagi kinerja berdasarkan kelaminnya, hal ini membuat banyak perempuan yang menjadi bekerja di sektor domestik dan laki-laki banyak yang bekerja pada wilayah publik.

Biasanya sektor domestik lebih dianggap lebih rendah dibandingkan dengan wilayah publik. Sebabnya banyak aktivis perempuan yang tidak berhenti untuk berjuang meningkatkan kesadaran perempuan.

Bahkan banyak perempuan yang sudah menganggap ini sebagai kodrat yang sudah diberikan.

Tapi tahukah kamu ternyata banyak hal yang sudah kaum perempuan berikan untuk kiprah politik. Berikut ini kami akan menunjukkan kiprah perempuan di dalam ranah politik dari masa ke masa.

Perempuan dan Rezim

Sebenarnya perjuangan dari aktivis perempuan sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum itu. Ini ditunjukkan dengan adanya organisasi-organisasi perempuan yang ikut berkontribusi untuk membuat Indonesia merdeka.

Seperti misalnya, Organisasi Pawijatan Wanito yang ada di Magelang yang sudah berdiri sejak tahun 1915 dan juga Perantara Ibu kepada Anak Temurun (PIKAT) yang dibentuk di Manado di tahun 1917. Kedua organisasi ini membuktikan kalau memang sudah sejak masa tersebut mereka memperjuangkan hak atas wanita.

Beberapa organisasi perempuan ini memberikan inspirasi untuk para kaum perempuan yang terus berkembang di masa selanjutnya, pada masa orde lama.

Perkembangan organisasi perempuan pun semakin tampak saat lahirnya Kongres Wanita Indonesia atau Kowani pada tahun 1945. Kowani sendiri adalah hasil ‘reinkarnasi’ dari sebuah organisasi perempuan Perikatan Perkoempoelan Perempuan Indonesia atau PPPI yang berdiri di tahun 1928.

Tetapi sayangnya, Kowani ini mendapatkan persoalan yang cukup serius, di mana ketua atau pimpinan dari Kowani berpihak kepada G30S/PKI. Meski demikian, karena adanya keadaan ini akhirnya terbentuk organisasi perempuan yang baru. Organisasi tersebut adalah Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau Kawi, yang merupakan bentuk dari respons atas peristiwa yang terjadi sebelumnya. Selain Kawi, ada juga organisasi yang muncul lainnya.

Saat masa orde lama, ada juga beberapa nama perempuan yang berkiprah di dalam bidang politik, sebut saja seperti Kartini Kartaradjasa dan Supeni (PNI), Walandauw (Parkindo), Mahmuda Mawardi (Partai Nadhlatul Ulama), sampai Salawati Daud (Partai Komunis Indonesia).

Ini tentunya menjadi bukti kalau di masa tersebut, keberadaan perempuan sudah diperhitungkan pada panggung politik. Tetapi semuanya sirna karena adanya kekuasaan dari rezim orde lama dan berganti ke orde baru.

Masa paling sulit untuk pergerakan perempuan di Indonesia adalah saat masa transisi dari orde lama ke orde baru. Saat itu organisasi perempuan dianggap sebagai salah satu organisasi yang wajib diawasi dengan alasan kepentingan negara.

Namun, di tahun 1980-an akhirnya banyak organisasi perempuan yang akhirnya berjuang untuk keluar dari rumusan orde baru, seperti organisasi Yayasan Annisa Swasti yang ada di Yogyakarta dan juga Yayasan Kalyanamitra yang ada di Jakarta.

Yayasan ini bahkan memiliki jaringan sampai ke Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu LSM Solidaritas Perempuan dan juga LSM Rifka Annisa.

Perjuangan yang harus dilakukan oleh para aktivis perempuan di masa ini tidak mudah, karena mereka juga harus bisa mengubah mindset dari kaum mereka sendiri, perempuan.

Di masa itu perempuan masih memiliki mindset kalau perempuan lebih di bawah laki-laki. Selain itu mereka juga harus bisa berhadapan dengan negara yang rumusan peran perempuannya berbeda dibandingkan dengan apa yang sedang mereka perjuangkan.

Itulah sedikit kisah mengenai perempuan di ranah politik Indonesia.

Peran Politikus Perempuan Dalam Islam

Posted on

Masalah kepemimpinan perempuan tidak luput dari polemik dan perdebatan. Di satu sisi ada pihak yang menyatakan perempuan haram menduduki jabatan pemimpin dan di sisi lain ada kelompok yang membuka lebar pintu kepemimpinan untuk diduduki perempuan.

Pihak yang mengusung kebolehan kepemimpinan perempuan gigih dan getol mengotak-atik dalil-dalil terkait perempuan dalam Islam.

Target mereka ingin menunjukkan bahwa Islam membolehkan laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin, baik pemimpin negara maupun pemimpin secara umum. Menurut mereka perempuan secara mutlak boleh menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki.

Di antara dalil yang sering mereka permasalahkan adalah hadis riwayat Imam al-Bukhari yang melarang wanita menjadi pemimpin negara:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَة

“Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang urusannya diserahkan kepada wanita.” (HR al-Bukhari).

Salah satu pegiat di kelompok ini adalah Fatima Mernissi. Dia berpendapat bahwa hadis di atas tidak dapat dipakai sebagai hujjah disebabkan kualitas perawi cacat. Hadis itu mengomentari putri Kisra yang tidak kapabel. Matan hadis ini tidak bisa menunjukkan larangan (pengharaman).

Selain menyoroti matan hadis, Mernissi juga menyebutkan bahwa hadis tersebut pada tabaqat shahabat hanya diriwayatkan oleh satu rantai, hanya dari Abu Bakrah saja, atau hadis ini termasuk hadis ahad yang gharîb. Karenanya tidak layak dijadikan sebagai dalil.

Apakah pernyataan Mernissi ini bisa diterima? Yakni, hadis ahad tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan sebuah hukum?

Senyatanya, perbincangan seputar kehujahan hadis ahad sudah terjadi di masa para Imam perawi hadis, di antaranya Imam al Nawawi dalam Mukadimah Syarh Shahih Muslim menyatakan,

“Pendapat yang dipegang oleh mayoritas kaum Muslim dari kalangan sahabat dan tâbi’în, juga kalangan ahli hadis, fukaha dan ulama ushul yang datang setelah para sahabat dan tâbi’în adalah:

khabar ahad (hadis ahad) yang tsiqqah adalah hujjah syar’i yang wajib diamalkan.” (An-Nawawi, Syarah Shahih Muslim, hlm 71)

Jadi, pendapat jumhur ulama justru menguatkan kehujahan hadis ahad. Artinya, kita tidak bisa menolak hasil istinbath hukum dari hadis tersebut selama kesahihannya bisa dipercaya.

Berdasarkan kesimpulan ini, penggunaan hadis riwayat Abu Bakrah di atas sebagai dalil pengharaman perempuan menduduki jabatan pemimpin pemerintahan harus diterima.

Dengan kata lain, kebolehan perempuan menjabat pemimpin pemerintahan menyalahi hukum yang sudah ditetapkan Baginda Rasulullah saw.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani dalam kitab Ajhizah Dawlah al-Khilâfah, perempuan dibolehkan menduduki berbagai jabatan selama tidak termasuk dalam wilayah pemerintahan Khalifah (Kepala Negara Khilafah), Mu’awin (Pembantu Khalifah), Wali (Gubernur), Qadhi qudhat (Pemimpim para qâdhi/ hakim), Qâdhi Mazhâlim (Qâdhi/Hakim yang mempunyai kewajiban menghilangkan kezaliman, termasuk memecat Khalifah jika melakukan kezaliman kepada rakyat atau menyalahi Alquran dan Hadis), (Taqiyuddin an-Nabhani, Ajhizah ad-Dawlah al-Khilâfah, Beirut Libanon: Dar al Ummah, 2005, hlm.59,113,119,134 dan 153).

Karenanya menurut beliau perempuan bisa menjadi pegawai dan pimpinan swasta maupun pemerintahan yang tidak termasuk wilayâh alamri/wilâyah al-hukm antara lain sebagai kepala Baitulmal, anggota Majelis Wilayah, anggota Majelis Umat, qâdhi khushumât (hakim yang menyelesaikan perselisihan antarrakyat), qâdhi hisbah (hakim yang langsung menyelesaikan pengurangan atas hak-hak rakyat).

Kebolehan ini juga berlaku pada jabatan kepala departemen kesehatan, departemen pendidikan, departemen perindustrian, departemen perdagangan; rektor perguruan tinggi, kepala rumah sakit, direktur perusahaan; dan lain-lain.

Prinsipnya, semua posisi kepemimpinan di luar wilayah pemerintahan bisa dijabat oleh perempuan.

Pelarangan jabatan pemerintahan bagi perempuan bukan pendapat syekh Taqiyuddin saja. Beberapa ulama lain pun menyatakan demikian seperti Imam Mawardi dalam kitab Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah menyampaikan pendapat Abu Hanifah bahwa semua jabatan pemerintahan tidak boleh diduduki oleh perempuan.

Adapun jabatan hakim yang memutus perkara-perkara yang dia dibenarkan menjadi saksi di dalamnya boleh dipegang seorang perempuan.

Sebaliknya, dia tidak boleh menjadi hakim yang memutus perkara-perkara yang dia tidak dibolehkan menjadi saksi didalamnya. (Imam al-Mawardi, Al-Ahkâm as-Sulthâniyyah).

Kenalan Sama Hillary Clinton, Yuk!

Posted on

Hillary Diane Rodham Clinton, seorang senator Junior Amerika Serikat dari negara bagian New York. Untuk kamu yang belum tahu, sebenarnya wanita yang kerap disebut Hillary Clinton ini merupakan istri dari Bill Clinton, Presiden Amerika Serikat ke-42. Sebelumnya, wanita kelahiran 26 Oktober 1947 ini adalah seorang pengacara.

Wanita ini dilahirkan di Chicago, Illinois dan dia dibesarkan pada sebuah keluarga Methodist di Park Ridge, Illinois. Sang ayah, Hugh Ellsworth Rodham merupakan seorang konservatif dan juga eksekutif pada industri tekstil. Sedangkan sang ibu, Dorothy Emma Howell Rodham, adalah seorang ibu rumah tangga.

Di tahun 1973, Hillary lulus dari sekolah Hukum Yale dan setelahnya ia pindah ke Arkansas di tahun 1974. Setahun setelahnya, tepatnya di tahun 1975 ia menikah dengan Bill Clinton.

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Hillary adalah seorang pengacara. Kariernya ketika menjadi pengacara sangat gemilang, di mana ia menjadi wanita pertama di Firma Hukum Rose tahun 1979. Selain itu ia juga dua kali menjadi salah satu dari 100 pengacara paling berpengaruh di Amerika.

hillary clinton

Ketika suaminya Clinton, terpilih sebagai Jaksa Agung Arkansas, dan menjadi gubernur pada negara bagian tersebut pada 1978, Hillary menjadi ibu Gubernur dan aktif pada sejumlah organisasi yang berhubungan dengan kesejahteraan anak-anak dan juga menjadi anggota direksi Wal-Mart serta beberapa perusahaan lain.

Ada beberapa hal yang pernah diusahakan Hillary Clinton ketika ia menjadi Ibu Negara Amerika Serikat, salah satunya adalah rancangan layanan kesehatan Clinton. Itu adalah inisiatif terbesarnya, namun sayangnya gagal disetujui oleh kongres di tahun 1994.

Di tahun 1997 dan 1999, ia memiliki peran di dalam pembentukan program tate Children’s Health Insurance Program, Adoption and Safe Families Act, dan Foster Care Independence Act.

Ada suatu kasus yang melibatkan dirinya di tahun 1996, saat itu ia diminta memberikan kesaksian di hadapan para juri karena kontroversi Whitewater. Hillary tidak pernah didakwa mengenai tuduhan apapun selama masa kepresidenan suaminya.

Di tanggal 12 April 2015, secara resmi Hillary Clinton mengumumkan pencalonan dirinya sebagai presiden untuk pemilu 2016.

Sebenarnya banyak media yang meyakini dirinya adalah calon yang potensial dan ia menjadi wanita pertama yang mengklaim status calon potensial untuk politik besar Amerika Serikat.

Dibandingkan lawannya, Clinton sebenarnya memimpin secara signifikan disebagian besar tahun 2016. Namun, semakin lama Clinton semakin tertinggal dari Trump dan akhirnya dikalahkan oleh Donald  Trump pada pemilihan presiden 8 November 2016.

Tetapi dari pencalonan ini, Hillary menjadi calon presiden perempuan pertama di Amerika yang mendapatkan mayoritas dari partai terbesar dari negara adidaya itu. Ia pun mengalahkan saingannya, Bernie Sanders.

Meski demikian, tim kampanye dari Hillary saat itu belum bisa bernafas dengan lega, karena tim lawan masih belum mau mengakui kekalahan.

Mereka bahkan memberikan ancaman kalau akan membuat Hillary kehilangan suaranya. Ternyata ini juga menjadi perhatian dari tim kampanye Hillary, di mana mereka khawatir kalau pendukung Hillary di California tidak lagi akan memilih karena mengira kalau sosok yang dipilih mereka sudah memenangkannya.

Itulah sedikit ulasan tentang politikus wanita, Hillary Clinton. Meski jalan perpolitikannya tidak semulus itu, namun ia tetap berjuang untuk bisa memberikan kesejahteraan untuk masyarakat yang membutuhkannya.

Semoga artikel ini bisa membantu kamu sedikit lebih tahu tentang sosok di atas, ya!

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern.

Posted on

Jacinda Kate Laurell Ardern adalah seorang perdana menteri Selandia Baru yang dicintai oleh rakyatnya. Bungsu dari dua bersaudara ini lahir pada 26 Juli 1980 dan merupakan anak dari Ross Ardern dan Laurell Ardern.

Sang ayah bekerja sebagai seorang polisi, sedangkan ibunya bekerja di kantin sekolah. Ia tumbuh besar di sebuah kota kecil bernama Murupara dan ketika ayahnya naik pangkat, ia pun pindah ke Morrinsville. Di sana ia menamatkan sekolah dasar dan juga menengahnya. Pekerjaan pertama yang ia lakoni adalah bekerja di Fish and Chip Shop setempat.

Setelah menamatkan pendidikan SMA-nya, dia mengambil jurusan komunikasi politik di Universitas Waikato di tahun 1999. Ketika ia masih kuliah, Ardern sudah dikenal sebagai sosok yang aktif di dunia politik.

Dia bergabung dengan partai Buruh Selandia Baru setelah menempuh pendidikan tinggi pada usia 17 tahun. Dengan bantuan dari sang bibi, ia pun ikut terlibat pada kampanye pemilihan Harry Duynhoven sebagai salah satu anggota parlemen pada distrik New Plymouth.

Setelah ia meraih gelar sarjana dalam Politik dan Hubungan Masyarakat, ia pun bekerja sebagai seorang peneliti kebijakan politik untuk anggota parlemen lain dari partainya. Di sinilah ia menjadi memiliki posisi sebagai seorang staf dari perdana Menteri yang saat itu tengah menjabat, yaitu Helen Clark, wanita kedua yang pernah menjabat sebagai seorang Perdana Menteri Selandia Baru.

Di awal tahun 2008, Ardern terpilih sebagai Presiden untuk Serikat Pemuda Sosialis Internasional, peran yang membuat Ardern menghabiskan waktunya di beberapa negara seperti Yordania, Israel, Aljazair, dan China.

Bagaimana ia bisa berapa pada posisi saat ini?

Hal itu tidaklah mudah, setelah bertahun-tahun kariernya di dunia politik, ia tidak semudah itu untuk mendapatkan kursi di Parlemen Selandia Baru. Setelah lobi-lobi yang cukup alot, ia pun akhirnya berhasil untuk mendapatkan 63 kursi di Parlemen ke-40 Selandia Baru.

Ini membuatnya sekaligus menjadi Perdana Menteri ke-40 Selandia Baru. Dalam jabatannya, ia memberikan segala perhatian khusus kepada seni dan juga warisan kebudayaan yang ada di Selandia Baru. Ia menyatakan akan mengurangi dampak kemiskinan pada anak-anak. Ada juga kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim.

Nama Jacinda Ardern juga sering disebut setelah kejadian penembakan masjid yang terjadi di Christchurch, New Zealand. Ia dianggap bisa memberikan contoh kepemimpinan yang sangat luar biasa dan patut dicontoh untuk menangani kasus terorisme.

Di bawah kepemimpinannya, Ardern langsung dengan sigap berencana deregulasi kembali masalah kepemilikan senjata di New Zealand dan langsung mengunjungi para korban dari aksi terorisme tersebut.

Bukan hanya itu saja, ketika sedang mengunjungi para korban, dengan hormat ia mengenakan hijab berwarna hitam ketika emngunjungi komunitas muslim Christchurch. Secara tegas dan juga berani, dia menyatakan kalau tidak ada tempat di New Zealand dan dunia untuk para pelaku penembakan.

Ada pula perghargaan yang pernah diraihnya, di antara 15 wanita yang dipilih untuk tampil pada sampul British Vogue edisi September 2019, ia ditempatkan pada posisi ke-38 di antara 100 wanita paling berpengaruh di dunia tahun 2019. Dia juga masuk ke nominasi Person of The Year milik Time di tahun 2019.

Nah, itulah sedikit bahasan tentang Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, salah satu wanita yang sangat patut dicontoh akan perjuangannya dan kepemimpinannya di New Zealand. 

Profil Rieke Diah Pitaloka

Posted on

Rieke Diah Pitaloka, M.Hum (lahir di Garut, Jawa Barat, 8 Januari 1974; umur 47 tahun) adalah seorang penulis buku, pembawa acara, pemain sinetron Indonesia, dan anggota DPR periode 2009-2014 dari PDI-P.

Pada tahun 2012 Rieke memutuskan untuk mencalonkan dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat dengan didampingi Teten Masduki, mereka menamakan dirinya sebagai PATEN dan diusung oleh PDI-P dengan nomor urut 5

Setelah menyelesaikan pendidikan S1 nya di Fakultas Sastra Belanda Universitas Indonesia dan S-1 Filsafat STF Driyakara, Jakarta, Rieke pun meneruskan pendidikannya.

Meski sibuk dengan segala kegiatan ‘keartisan’, Rieke berhasil menyelesaikan pendidikan S-2nya di jurusan Filsafat Universitas Indonesia (UI).

Bahkan tesisnya yang berjudul Banalitas Kejahatan: Aku yang tak Mengenal Diriku, Telaah Hannah Arendt Perihal Kekerasan Negara dijadikan buku dengan judul Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat diterbitkan oleh Galang Press.

Rieke mulai dikenal oleh public sejak iklan Kondom Sutra dengan ucapan Meong. Selain itu ia juga dikenal lewat perannya sebagai Oneng yang “o’on” lewat sitkom Bajaj Bajuri.

Rieke juga dikenal sebagai pembawa acara dalam acara Good Morning dan penulis buku. Salah satu judul bukunya adalah Renungan Kloset.

Selain sinetron, Rieke juga menjajal teater. Rieke ikut pementasan teater yang berjudul ‘Cipoa’ garapan Putu Wijaya.

Ingin mencoba hal baru, Rieke pun merambah ke layar lebar. Rieke memulai debutnya di layar lebar sebagai Dwi, perempuan yang dipoligami dalam film Berbagi Suami.

Ketagihan main film, Rieke bermain dalam film antologi karya empat sutradara perempuan berjudul Lotus Requiem yang kemudian judulnya diubah menjadi Perempuan Punya Cerita.

Ia juga aktif dalam kegiatan politik bahkan pernah menduduki jabatan wakil sekretaris jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Muhaimin Iskandar.

Rieke kemudian mengundurkan diri dari partai berbasis massa Islam tersebut untuk bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri.

Rieke adalah anggota DPR periode 2009-2014 dari PDI-P untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II. Di Dewan Perwakilan Rakyat, Rieke merupakan salah satu anggota dari Komisi IX.

Bidang yang sangat Ia perhatikan adalah bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Ia merupakan salah satu anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Rieke Dyah Pitaloka juga mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama “Yayasan Pitaloka” yang bergerak di bidang sastra dan sosial kemasyarakatan.

Pada tahun awal tahun 2013 Rieke memutuskan untuk mencalonkan dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat dengan didampingi Teten Masduki, mereka menamakan dirinya sebagai PATEN dan diusung oleh PDI-P dengan nomor urut 5.

Pada tanggal 3 Maret 2013 diumumkan hasil Pilkada Gubernur – Wagub Jawa Barat Pasangan Cagub – Cawagub nomor 5 Rieke-Teten memperoleh peringkat ke 2 dari 5 pasangan calon dengan perolehan suara 5.714.997 suara arau 28,41 persen dari suara sah.

Pada pemilu legislatif 2014, Rieke maju sebagai calon legislatif DPR dapil Jawa Barat VII, ia pun lolos ke Senayan dan menjadi anggota DPR periode 2014-2019 dengan perolehan suara 255.044 suara.

Gebrakan Rieke selama menjabat sebagai Anggota Legislatif DPR-RI 2019-2024, salah satunya adalah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Rieke bersama Fraksi Partai PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai PPP, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai PKS, dan Fraksi Partai lainnya mengusulkan RUU Inisiatif Dewan, hasil kerja PANJA Harmonisasi RUU pada Rapat Pleno Badan Legislasi.

Lebih Mengenal Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan

Posted on

Apakah kamu tahu siapa yang bertanggung jawab akan Ketenagakerjaan di Indonesia saat ini? Ya, dia adalah Ida Fauziyah.

Baru-baru ini Beliau menjadi sorotan setelah menjelaskan mengenai pencairan dari dana BLT subsini gaji untuk tahui ini, di mana tidak terdapat alokasinya untuk APBN 2021.

Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan

Menurutnya, program bantuan subsidi gaji ini akan kembali terlaksana kalau perekonomian di Indonesia masih belum stabil dikarenakan Pandemi Virus Corona.

Nah, sekarang kami akan membahas lebih jauh mengenai menteri yang mulai menjabat pada tanggal 23 Oktober 2019 ini.

Dia adalah Dr. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. yang lahir di Mojokerto, 17 Juli 1969. Menteri ketenagakerjaan di masa Kabiner Indonesia Maju ini sebelum menjadi menteri, ia memiliki profesi sebagai politisi Indonesia dan duduk di banku DPRD-RI mulai dari tahun 1999 hingga tahun 2018.

Wanita yang berasal dari Parta Kebangkitan Bangsa ini mewakili Jawa Timur daerah Jombang, Kabupaten Madiun, Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Tugas yang diberikan kepadanya adalah sebagai Ketua Komisi VIII, di mana ia menangani Departemen Agama, Departemen Sosial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, dan juga Perlindungan Anak Indonesia dan Zakat.

Menteri Ketenagakerjaan

Hal lain yang juga membuat nama Ida Fauziyah makin dilirik adalah ia merupakan pendiri dari Ketua Kaukus Perempuan Parlemen serta menjabar sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Fatayat NU.

Ia pun memiliki pengalaman dalam berorganisasi, di mana pernah menjadi anggota pada Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur.

Ia mengaku kalau organisasi tersebut menuntun dirinya menjadi perempuan yang lebih percaya diri.

Ida memiliki ciri khas di dalam dirinya, di mana ia tampil sebagai sosok yang lemah lembut dan santun, sangat merepresentasikan wanita Jawa yang ideal.

Wanita ini juga memiliki tempat di hati teman-temannya di PKB, di mana ia dipercaya untuk menjadi Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPR RI.

Menteri yang merupakan alma mater dari IAIN Sunan Ampel ini pun pun merupakan pendiri dari Kaukus Perempuan Parlemen serta ditunjuk untuk mewakili Fraksi Kebangkitan Bangsa.

Lestari Moerdijat, Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat RI

Posted on

Sepertinya sudah banyak, ya politikus Indonesia yang kami bahas di website ini, tapi tenang saja karena kalau membicarakan politikus wanita yang ada di Indonesia tidak akan ada habisnya. Kali ini kami akan membahas seorang politikus wanita yang saat ini sedang menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat RI, siapa lagi kalau bukan Lestari Moerdijat.

Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat RI

Wanita yang akrab disapa Rerie ini lahir di Surabaya, 20 November 1967. Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat RI, Rerie merupakan seorang eksekutif wanita dan terakhir menjabat sebagai seorang CEO Media Group dan juga Presiden Direktur Media Indonesia.

Rerie juga pernah menjabat sebagai direksi serta komisaris pada beberapa anak perusahaan dari Media Group, seperti Surya Energi Raya, CS Media Investment, Metri TV, Pangansari Utama, dan perusahaan lainnya.

Bukan hanya pada media saja, karena Lestari Moerdijat juga berperan penting pada bidang social, karena ia pernah menjabat sebagai dewan Pembina Yayasan Sukma Bangsa dan juga mengelola beberapa sekoalh unggulan yang ada di Bireuen, Pidie, dan Lhokseumawe, Aceh.

Wakil MPR RI

Ada pula yayasan Dharma Bakti Lestari, di mana yayasan tersebut bergerak aktif dalam melakukan kegiatan sosial pada bidang kesehatan, pendidikan, pembinaan UMKN, pemberdayaan pemuda dan perempuan.

Wanita yang sering menggunakan kebaya ini juga merupakan salah satu pendiri dari partai NasDem dan menjabat sebagai anggota Majelis Tinggi DPP Partai NasDem dan Korwil Partai NasDem Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta,

Bagaimana dengan kehidupan dari wanita yang pernah berjuang melawan Kanker serviks ini menghabiskan masa kecilnya sampai SMA di Purwokerto. Ia sudah aktif mengikuti organisasi sejak di bangku sekolah.

Awal kariernya, Rerie bekerja di Royalindo Expoduta sebagai seorang Executive Production Assistant, di mana ini melenceng atau tidak sama dengan jalur pendidikan yang sebelumnya pernah ia tempuh.

Hal ini membuat Rerie mengambil pendidikan di London School dengan jurusan Public Relation. Kursus yang dia ambil di London School pada tahun 1993 ini mengantarkan Rerie untuk mengenal teman-temannya yang bekerja di Media Indonesia, termasuk sekretaris dari Surya Paloh.

Karenanya, Rerie mendapatkan tawaran untuk masuk menjadi bagian dari Media Indonesia. Di tahun yang sama, Rerie bergabung dengan Media Indonesia.

Rerie memiliki alasan tersendiri kenapa ia tertarik bergabung dengan Media Indonesia, itu karena ia tertarik untuk menulis sejak duduk di bangku kuliah. Sebelumnya pun ia pernah bekerja paruh waktu sebagai Editor di Weekly News Magzine.

Bakat dan instuisi yang dimilikinya pun ternyata menarik perhatian dari Surya Paloh. Ia pun diberikan kesempatan untuk mengelola Indocater, sebuah perusahaan katering yang Surya Paloh dirikan dan juga bagian dari Media Group.

Pada awalnya di Indocater Rerie mendapatkan jabatan sebagai Business Development Manager, lalu lama-lama ia mendapatkan posisi President Commisioner di tahun 2010. Selama ia menjabat di Indocater, perusahaan itu sudah mendapatkan sertifikasi ISO 0991 2000 di tahun 2008.

Saat ini Indocarter sudah menjadi salah satu perusahaan katering terbesar yang ada di Indonesia dan memiliki klien yang besar baik dari perusahaan minyak, gas, atau pun tambang.

Karena keberhasilannya dalam memimpin Indocarter, Rerie pun mendapatkan kepercayaan dari Surya Paloh untuk bisa memimpin perusahaan yang tergabung pada Media Group dan kebanyakan perusahaan tersebut memiliki pertumbuhan bisnis yang meningkat dengan pesat.

Itulah sedikit informasi seputar Wakil Ketua Majelis Permusyawatan Rakyat RI kita saat ini, Lestari Moerdijat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi yang membutuhkan!