Yenny Wahid merupakan salah satu wanita hebat asal Indonesia, dimana ia juga memiliki gelar sebagai direktur Wahid Foundation. Ia juga mengungkapkan alasan dirinya mundur dari jabatan staf khusus presiden keenam Republik idnonesia bernama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di tahun 2007 silam. Dimana Yenny ini juga pernah didapuk oleh SBY sebagai salah satu staf khusus bidang komunikasi politik di tahun 2006. Dimana putri presiden keempat Republik Indonesia bernama Abdurrahman Wahid ini akan memilih untuk mundur. Alasannya adalah dimanaYenny ingin menghindari konflik kepentingan antara jabatan stag khusus presiden dengan partai politiknya saat itu.

Pada hari Senin, 20 April 2020 ini ia juga mengatakan bahwa dirinya keluar lebih karena pada itu ada sebuah konflik kepentingan dengan sebuah partai. Ia juga diminta oleh Gus Dur untuk mengurus sebuah partai. Yenny ini menuturkan bahwa pada sat itu harus memilih salah satu di antara jabatan staf khusus atau pengurus parta. Ia juga snagat berpendapat saat dirinya berada di pemerintahan, maka prioritas utamanya adalah kepentingan mengabdikan diri melalui sebuah jabatan yang telah diamanahkan.

Yenny ini sendiri khawatir saat mengambil posisi sebagai pengurus partai tetapi akan menjabat sebagai staf khusus, ia juga tidak bisa menjalankan amanah dan kepercayaan publik. Yenny ini juga bercerita bahwa selama berada di lingkungan istana terdapat banyak godaan yang muncul. Dimana dirinya juga disebut sebagai seorang puteri mantan orang nomor satu di negara Idnoensia. Godaan ini sendiri bentuknya sangat beragam, mulai dari pemerintahan memuluskan proyek sampai lobi permohonan proyek. Orang ini juga akan dimuluskan proyeknya dan ingin bis proyek ini untuk mendatangkan lobi.

Dengan ini, sebagai seorang yang telah diberi amanah jabatan akan berpandangan bahwa nilai ini harus dipegang. Termasuk nilai ini berguna untuk menghindari konflik kepentingan dengan mengesampingkan seluruh keperluan pribadi. Jika tidak makan konflik kepentingana kan berakibat pada kolusi dan juga nepotisme. Sehingga pad aakhirnya akan menjadi perilaku koruptif.

Anggota komisi IX DPR Republik Indonesia bernama Kurniasih Mufidayati ini telah menyatakan bahwa peringatan hari ibu yang jatuh di tanggal 22 Desember 2020 yang menjadi pengingat hari ibu yang jatuh di tanggal 22 Desember 2020 yang harus menjadi pengingat adanya kebijakan yang melindungi kaum ibu dari bahaya pandemi covid-19. Mufida ini juga telah mengungkapkan kasus kematian akibah wabah corona virus yang ada di kelompok perempuan Indonesia sebnayak 57.7 persen dibandingkan laki-laki sebesar 43.3 persen.

Mufida ini menyebutkan sebuah kelompok usa produktis 219 sampai dengan 45 tahun yang menjadi paling banyak terkena serangan virus SARS-Cov-2 yaitu berusia 19 sampai dengan 20 tahun sebanyak 24.7 persen dan usia 31 smapai dengan 45 tahun sebanyak 30.4 persen. Dimana ketua bidang perempuan dan ketahanan keluarga DPP PKS ini juga telah menambahkan ibu dapat tertular dari suami dan anak remaja yang harus bekerja dan beraktivitas d luar meskipun ibu tetap di rumah saja.

Ibu yang bekerja juga memiliki potensi terpapar wabah pandemi corona virus ini. Sebabnya, mufida yang merupakan Satgas Penanganan Covid-19 ni harus memberikan perhatian khusus pada penanganan wabah pandemi covid-19 pada kaum ibu dan juga anak.

Bahaya yang mengecam ibu dan anak bukan hanya covid-19 saja. Dimana angka kematian ibu dan anak mengalami peningkatan saat wabah pandemi ini. Jika sosok ibu di keluarga mengalami terganggunya pada kesehatan, maka stablitas keluarga juga sedikit banyak akan terganggu. Jika seorang ibu terpapar wabah covid-19, maka akan ada banyak persolanan turunan yang baik bagi keluarga dan juga lingkungan sekitar.

Oleh sebab itu pentingnya menjaga kesehatan oleh pada setiap ibu yang ada di berbagai provinsi yang ada. Dimana kesehatan di tengah wabah pandemi corona virus ini menjadi salah satu hal utama yang harus dipertahankan agar tetap bisa beraktivitas bersama keluarga dan kerabat terdekat kita. Maka politikus PKS ini mengingatkan untuk mengoptimalkan perlindungan kaum perempuan di tengah wabah pandemi ini.

Politikus perempuan dari partai demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong smeuan stakeholder agar dapat memperingatkan hari Ibu pad atanggal 22 Desember yang menjadi salah satu momentum utuk bisa memperkuat kebijakan properempuan. Dimana negara ini terus dituntut akan hadir untuk memastikan agar kebijakan tidak bias gender. Dyah Katarina ini sendiri menghruskan kita mendorong dan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi pada kaum perempuan. Negara ini juga terus hadir saat memastikan seluruh kebijakan tidak bias gender.

Anggota DPRD Surabaya juga mengatakan saat ini sudah semakin banyak kaum perempuan yang berkiprah di sektor publik mulai dari dunia pemerintahan, bisnis pendidikan, sampai dnegan politik. Dimana ia juga mnyebut agar tren semacam ini perlu dijaga dan bahkan ditingkatkan. Tren ini harus dijaga dan perlu kita tingkatkan. Tidak hanya itu saja kaum perempuan juga semakin banyak mengisi dunia karier di ruang publik saat ini.

Hal senada ini disampaikan oleh wakil ketua PDIP Surabaya Khusnul Khotimah yang menyatakan selama ini telah banyak kebijakan Pemkot kota Surabaya yang ada di era Wali Kota Bambang DH sampai dengan Tri Rismaharini dan wakil wali kota Whisnu Sakti Buana yang telah sukses mengutamakan kaum perempuan. Kebijakan ii akan mendorongnya ke sebuah era kepemimpinan Eri Cahyadi dan Armudji yang ada di depan.

Wakil ketua PDIP Surabaya lainnya seperti Siti Maryam juga mebnnambahkan kaum perempuan kota Surabaya ini telah tumbuh menjadi sebauh kaum terdidik, kompeten, dan layak mengisi ruang publik.

Tidak hanya itu saja, Maryan juga akan mengapresiasi semakin banyak kaum perempuan yang sukses berkiprah di dunia kewirausahaan, terutama UMKM. Kaum perempuan ini juga telah menjadi penggerak UMKM di kampung yang menjadi penyelamat ekonomi rakyat di tengah wabah pandemi corona virus ini.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur bernama Agatha Retnosari ini juga menambahkan bahwa hari ibu ini sidasari dengan sejarah tentang peran seorang perempuan di kehidupan publik dan mengemuka sejak perjuangan kemerdekaan negara Indonesia.