Tag: wanita politik

Mengenal Sosok Sri Mulyani

Posted on by Dining

Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D (lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962; usia 58 tahun) ialah Menteri Keuangan Republik Indonesia sedangkan ini. Sri Mulyani ialah wanita penggemar judi pada situs slot uang asli sekaligus orang Indonesia kesatu yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya jadi 1 Juni 2010 hingga dia dipanggil pulang oleh Presiden Joko Widodo guna menjabat sebagai Menteri Keuangan memungut alih Bambang Brodjonegoro, dia jadi menjabat kembali semenjak 27 Juli 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu. Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia maka ia juga meninggalkan jabatannya sebagai menteri finansial sementara itu.

Mengenal Sosok Sri Mulyani

Pada th. 2004, dia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Pada 5 Desember 2005, dikala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginformasikan perombakan kabinet, Sri Mulyani yang juga berteman dengan khofifah indar parawansa dialihkan menjadi Menteri Keuangan memungut alih Jusuf Anwar. Sejak th. 2008, ia menjabat Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, sehabis Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.

Kehidupan awal

Sri Mulyani bermunculan di Tanjung Karang (sekarang Bandar Lampung), Provinsi Lampung, tanggal 26 Agustus 1962. Dia ialah anak ketujuh dari seorang dosen universitas, Prof. Satmoko dan Retno Sriningsih. Namanya bercorak bahasa Jawa dan berhuruf Sansekerta. Sri dengan kata lain cahaya atau cahaya yang bersinar, yang adalahnama yang umum untuk perempuan Jawa. Mulyani berasal dari kata mulya, termasuk dengan kata lain berharga. Indrawati berasal dari kata Indra dan akhiran feminin -wati.

Sri Mulyani mendapat gelar sarjana dari Universitas Indonesia terhadap 1986. Ia sesudah tersebut memperoleh gelar Master dan Doctor di bidang ekonomi dari University Illinois at Urbana-Champaign terhadap 1992. Tahun 2001, ia pergi ke Atlanta, Georgia, guna bekerja sebagai konsultan guna USAID (US Agency for International Development) demi tugas guna memperkuat otonomi di Indonesia. Ia termasuk melatih di dalam ekonomi Indonesia sebagai professor di Andrew Young School of Policy Studies di Georgia State University. Baca juga : http://ruwaydamustafah.com/jackpot-terbesar-situs-casino-online-terbaru-indonesia-2021/

Menteri Keuangan terhadap Kabinet Indonesia Bersatu

Sri Mulyani ditunjuk guna menjadi menteri finansial terhadap th. 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Salah satu kepandaian dalam memainkan dan memenangkan permainan sebagai menteri keuangan merupakan memecat petugas korup di lingkungan depertemen keuangan. Ia sukses mengurangi korupsi dan memprakarsai reformasi di dalam sistem pajak dan finansial Indonesia, dan mendapat reputasi sebagai menteri yang berintegritas. Dia sukses meningkatkan investasi segera luar negeri di Indonesia. Pada th. 2004 dikala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jadi menjabat, Indonesia mendapat $4,6 miliar dari investasi segera luar negeri. Tahun selanjutnya berhasil meningkat menjadi $8,9 miliar.

Perempuan dan Reformasi

Posted on by userruwaydamustafah.com

Seiring dengan runtuhnya dari rezim otoriter di masa Orde Baru, keberadaan dari organisasi perempuan semakin mendapatkan tempat. Awalnya pemerintah yang seakan memasung aktivitas dari para aktivis ini semakin longgar dan berakibat banyak aktivis perempuan yang muncul untuk memperjuangkan hak dari kaum perempuan.

Ada banyak organisasi perempuan yang bermunculan dalam beragam bentuk, seperti ormas, yayasan, LSM, dan banyak lainnya. Bukan hanya itu saja, ada pula partai politik yang mulai untuk memasukkan unsur perempuan ke dalam organisasinya, ada pula sayap organisasi yang langsung dipimpin oleh perempuan.

Seperti misalnya sebut saja Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, dan masih banyak lainnya.

Selain itu ada juga dimuat di dalam amandemen UUD 1945 yang semakin menunjukkan keberpihakan kepada kaum perempuan. Di sana dimuat unsur kesetaraan gender di dalam bentuk hak dan juga kewajiban antar sesama warga negara, termasuk juga hukum serta pemerintahan.

Bahkan ada juga ketika pembentukan draft amandemen UUD 1945, terdapat keikutsertaan organisasi perempuan di bawah koordinasi Komite Perempuan dalam bentuk perdamaian dan demokrasi.

Ini diperkuat juga dengan UU RI Nomor 39 tahun 1999, pasar 46, mengenai Hak Asasi Manusia yang sudah menjamin keterwakilan perempuan, secara legislatif, eksekutif, atau pun yudikatif.

Bukan itu saja, pemerintah juga mengeluarkan Inpres nomor 9 tahun 2000 mengenai Pengarusutamaan Gender di dalam pembangunan Nasional yang akan mengharuskan seluruh kebijakan serta program Pembangunan Nasional yang dirancang melalui perspektif gender.

Sebelumnya pemerintah Orde baru sudah meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi tenteng penghapusan dari segala bentuk diskriminasi pada Perempuan.

Meski demikian, perjuangan perempuan masih sulit untuk menemukan titik terang karena ada banyak liku yang harus dihara[pi agar dapat mencapai tujuan.

Bahkan perjuangan perempuan pun hingga saat ini untuk mencapai wilayah publik atau lembaga Lesgislatif pun harus melalui pintu partai politik sebagai satu-satunya mesin politik Indonesia.

Padahal sebenarnya tidak semua partai politik berpihak ke perempuan, artinya dunia politik pun masih sangat kental dengan budaya maskulinisme.

Seperti misalnya, rapat partai dilakukan di malam hari dan menjelang subuh. Ini tentunya menjadi kesulitan untuk perempuan yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga anak serta melayani suami.

Hal ini membuat perempuan terhambat untuk ikut berperan di bidang politik. Contoh lainnya, seperti mayoritas perempuan yang tidak mandiri secara ekonomi dan masih bergantung dengan suami secara finansial.

Jadi perempuan harus memiliki izin suami untuk membelanjakan uangnya, apalagi kalau membelanjakannya di bidah politik. Ini tentunya sangat berbeda dengan laki-laki yang mayoritas bertindak untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan posisi sebagai kepala rumah tangga.

Bahkan, saat aktivis perempuan bisa mendesakkan tindakan afirmatif di dalam UU Pemilu yang memuat setidaknya 30% untuk keberadaan calon legislatif perempuan, itu juga tidak mempermudah perempuan untuk bisa mendapatkan posisi sebagai wakil rakyat.

Dengan ini, perjuangan perempuan untuk bisa menegakkan kesetaraan gender masih jauh dari tujuan yang ingin diraih. Peningkatan jumlah anggota dewan perempuan pun masih belum bisa mengatasi ketidaksetaraan gender yang dialami saat ini.
Sebabnya, untuk bisa mewujudkannya, maka diperlukan untuk adanya kerja sama dengan entitas sosial lainnya yang jaga memiliki kepekaan pada persoalan ini.

Perjuangan ini juga akan memerlukan upaya yang sistematis, terprogram, dan berkesinambungan di semua sisinya.

Kiprah Perempuan Dalam Ranah Politik

Posted on by userruwaydamustafah.com

Di Indonesia setidaknya terdapat 133,54 juta jiwa atau 49,42% dari keseluruhan penduduk di Indonesia berdasarkan hasil dari sensus penduduk Indonesia tahun 2020.

Karena adanya konstruksi budaya, perempuan seakan mau tidak mau menempati posisi kedua setelah laki-laki. Pembagian kerja yang membagi kinerja berdasarkan kelaminnya, hal ini membuat banyak perempuan yang menjadi bekerja di sektor domestik dan laki-laki banyak yang bekerja pada wilayah publik.

Biasanya sektor domestik lebih dianggap lebih rendah dibandingkan dengan wilayah publik. Sebabnya banyak aktivis perempuan yang tidak berhenti untuk berjuang meningkatkan kesadaran perempuan.

Bahkan banyak perempuan yang sudah menganggap ini sebagai kodrat yang sudah diberikan.

Tapi tahukah kamu ternyata banyak hal yang sudah kaum perempuan berikan untuk kiprah politik. Berikut ini kami akan menunjukkan kiprah perempuan di dalam ranah politik dari masa ke masa.

Perempuan dan Rezim

Sebenarnya perjuangan dari aktivis perempuan sudah dimulai sebelum Indonesia merdeka, bahkan jauh sebelum itu. Ini ditunjukkan dengan adanya organisasi-organisasi perempuan yang ikut berkontribusi untuk membuat Indonesia merdeka.

Seperti misalnya, Organisasi Pawijatan Wanito yang ada di Magelang yang sudah berdiri sejak tahun 1915 dan juga Perantara Ibu kepada Anak Temurun (PIKAT) yang dibentuk di Manado di tahun 1917. Kedua organisasi ini membuktikan kalau memang sudah sejak masa tersebut mereka memperjuangkan hak atas wanita.

Beberapa organisasi perempuan ini memberikan inspirasi untuk para kaum perempuan yang terus berkembang di masa selanjutnya, pada masa orde lama.

Perkembangan organisasi perempuan pun semakin tampak saat lahirnya Kongres Wanita Indonesia atau Kowani pada tahun 1945. Kowani sendiri adalah hasil ‘reinkarnasi’ dari sebuah organisasi perempuan Perikatan Perkoempoelan Perempuan Indonesia atau PPPI yang berdiri di tahun 1928.

Tetapi sayangnya, Kowani ini mendapatkan persoalan yang cukup serius, di mana ketua atau pimpinan dari Kowani berpihak kepada G30S/PKI. Meski demikian, karena adanya keadaan ini akhirnya terbentuk organisasi perempuan yang baru. Organisasi tersebut adalah Kesatuan Aksi Wanita Indonesia atau Kawi, yang merupakan bentuk dari respons atas peristiwa yang terjadi sebelumnya. Selain Kawi, ada juga organisasi yang muncul lainnya.

Saat masa orde lama, ada juga beberapa nama perempuan yang berkiprah di dalam bidang politik, sebut saja seperti Kartini Kartaradjasa dan Supeni (PNI), Walandauw (Parkindo), Mahmuda Mawardi (Partai Nadhlatul Ulama), sampai Salawati Daud (Partai Komunis Indonesia).

Ini tentunya menjadi bukti kalau di masa tersebut, keberadaan perempuan sudah diperhitungkan pada panggung politik. Tetapi semuanya sirna karena adanya kekuasaan dari rezim orde lama dan berganti ke orde baru.

Masa paling sulit untuk pergerakan perempuan di Indonesia adalah saat masa transisi dari orde lama ke orde baru. Saat itu organisasi perempuan dianggap sebagai salah satu organisasi yang wajib diawasi dengan alasan kepentingan negara.

Namun, di tahun 1980-an akhirnya banyak organisasi perempuan yang akhirnya berjuang untuk keluar dari rumusan orde baru, seperti organisasi Yayasan Annisa Swasti yang ada di Yogyakarta dan juga Yayasan Kalyanamitra yang ada di Jakarta.

Yayasan ini bahkan memiliki jaringan sampai ke Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu LSM Solidaritas Perempuan dan juga LSM Rifka Annisa.

Perjuangan yang harus dilakukan oleh para aktivis perempuan di masa ini tidak mudah, karena mereka juga harus bisa mengubah mindset dari kaum mereka sendiri, perempuan.

Di masa itu perempuan masih memiliki mindset kalau perempuan lebih di bawah laki-laki. Selain itu mereka juga harus bisa berhadapan dengan negara yang rumusan peran perempuannya berbeda dibandingkan dengan apa yang sedang mereka perjuangkan.

Itulah sedikit kisah mengenai perempuan di ranah politik Indonesia.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern.

Posted on by userruwaydamustafah.com

Jacinda Kate Laurell Ardern adalah seorang perdana menteri Selandia Baru yang dicintai oleh rakyatnya. Bungsu dari dua bersaudara ini lahir pada 26 Juli 1980 dan merupakan anak dari Ross Ardern dan Laurell Ardern.

Sang ayah bekerja sebagai seorang polisi, sedangkan ibunya bekerja di kantin sekolah. Ia tumbuh besar di sebuah kota kecil bernama Murupara dan ketika ayahnya naik pangkat, ia pun pindah ke Morrinsville. Di sana ia menamatkan sekolah dasar dan juga menengahnya. Pekerjaan pertama yang ia lakoni adalah bekerja di Fish and Chip Shop setempat.

Setelah menamatkan pendidikan SMA-nya, dia mengambil jurusan komunikasi politik di Universitas Waikato di tahun 1999. Ketika ia masih kuliah, Ardern sudah dikenal sebagai sosok yang aktif di dunia politik.

Dia bergabung dengan partai Buruh Selandia Baru setelah menempuh pendidikan tinggi pada usia 17 tahun. Dengan bantuan dari sang bibi, ia pun ikut terlibat pada kampanye pemilihan Harry Duynhoven sebagai salah satu anggota parlemen pada distrik New Plymouth.

Setelah ia meraih gelar sarjana dalam Politik dan Hubungan Masyarakat, ia pun bekerja sebagai seorang peneliti kebijakan politik untuk anggota parlemen lain dari partainya. Di sinilah ia menjadi memiliki posisi sebagai seorang staf dari perdana Menteri yang saat itu tengah menjabat, yaitu Helen Clark, wanita kedua yang pernah menjabat sebagai seorang Perdana Menteri Selandia Baru.

Di awal tahun 2008, Ardern terpilih sebagai Presiden untuk Serikat Pemuda Sosialis Internasional, peran yang membuat Ardern menghabiskan waktunya di beberapa negara seperti Yordania, Israel, Aljazair, dan China.

Bagaimana ia bisa berapa pada posisi saat ini?

Hal itu tidaklah mudah, setelah bertahun-tahun kariernya di dunia politik, ia tidak semudah itu untuk mendapatkan kursi di Parlemen Selandia Baru. Setelah lobi-lobi yang cukup alot, ia pun akhirnya berhasil untuk mendapatkan 63 kursi di Parlemen ke-40 Selandia Baru.

Ini membuatnya sekaligus menjadi Perdana Menteri ke-40 Selandia Baru. Dalam jabatannya, ia memberikan segala perhatian khusus kepada seni dan juga warisan kebudayaan yang ada di Selandia Baru. Ia menyatakan akan mengurangi dampak kemiskinan pada anak-anak. Ada juga kebijakan yang terkait dengan perubahan iklim.

Nama Jacinda Ardern juga sering disebut setelah kejadian penembakan masjid yang terjadi di Christchurch, New Zealand. Ia dianggap bisa memberikan contoh kepemimpinan yang sangat luar biasa dan patut dicontoh untuk menangani kasus terorisme.

Di bawah kepemimpinannya, Ardern langsung dengan sigap berencana deregulasi kembali masalah kepemilikan senjata di New Zealand dan langsung mengunjungi para korban dari aksi terorisme tersebut.

Bukan hanya itu saja, ketika sedang mengunjungi para korban, dengan hormat ia mengenakan hijab berwarna hitam ketika emngunjungi komunitas muslim Christchurch. Secara tegas dan juga berani, dia menyatakan kalau tidak ada tempat di New Zealand dan dunia untuk para pelaku penembakan.

Ada pula perghargaan yang pernah diraihnya, di antara 15 wanita yang dipilih untuk tampil pada sampul British Vogue edisi September 2019, ia ditempatkan pada posisi ke-38 di antara 100 wanita paling berpengaruh di dunia tahun 2019. Dia juga masuk ke nominasi Person of The Year milik Time di tahun 2019.

Nah, itulah sedikit bahasan tentang Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, salah satu wanita yang sangat patut dicontoh akan perjuangannya dan kepemimpinannya di New Zealand.